Aksi tersebut dipusatkan di depan Gedung DPRD Kabupaten Kotim dengan sorotan tajam kepada Ketua DPRD Kotim, Rimbun. Massa mendesak penjelasan terbuka atas dugaan ketidakjelasan proses penerbitan hingga pencabutan KSO SPK (Surat Perintah Kerja) yang disebut-sebut menyangkut kepentingan masyarakat adat.
Spanduk-spanduk bernada keras terbentang di barisan depan aksi. Di antaranya bertuliskan “Hentikan Menzolimi Masyarakat”, “Saudara Rimbun Tidak Cocok Sebagai Pejabat Publik”, hingga “Agrinas PHP Masyarakat Adat Jangan Plin Plan”.
Massa menilai kebijakan yang berubah-ubah telah menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat pemilik lahan.
Panglima DPP Tantara Lawung Adat Mandau Talawang, Ricko Kristolelu, menyatakan kekecewaan mendalam atas terbit dan dicabutnya KSO SPK tanpa sosialisasi maupun pemberitahuan resmi kepada masyarakat.
“Kami merasa ada indikasi yang kurang baik dan tidak sehat. Informasi yang kami terima menyebut adanya dugaan persengkongkolan. Ini sangat miris,” tegas Ricko di hadapan massa aksi.
Ricko juga mempertanyakan legitimasi keputusan yang mengatasnamakan lembaga DPRD. Menurutnya, setiap keputusan strategis yang membawa nama lembaga seharusnya melalui mekanisme resmi, termasuk rapat paripurna.
“Kalau mengatasnamakan DPRD, seharusnya ada keputusan paripurna. Bukan keputusan sepihak oleh oknum. Kami ingin posisi ini diperjelas,” ujarnya.
Tak hanya menuntut klarifikasi, Tantara Lawung Adat Mandau Talawang juga melontarkan ultimatum. Mereka mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional apabila tidak ada respons serius dari DPRD Kotim.
“Kami akan laporkan ke KPK, ke Kemendagri, bahkan ke Presiden. Jika perlu kami akan langsung ke Jakarta,” kata Ricko.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa persoalan lahan sawit di Kotim bukan sekadar polemik administratif, melainkan menyangkut rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Massa mendesak agar dugaan permainan dalam pengelolaan lahan sawit diusut tuntas secara transparan dan akuntabel, demi memastikan hak-hak masyarakat adat tidak dikorbankan.(fau/red)
