Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan bahwa momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) hampir selalu diikuti kenaikan permintaan sejumlah komoditas pangan.
“Setiap HBKN terjadi peningkatan permintaan bahan pokok. Variasi konsumsi masyarakat yang semakin beragam turut mendorong lonjakan tersebut,” ujarnya.
Menurut Yuas, pola inflasi musiman yang berulang tiap tahun harus diantisipasi lewat sinergi lintas sektor agar kenaikan harga tidak semakin menekan daya beli, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menyoroti sejumlah tantangan yang kerap memicu gejolak harga, mulai dari dinamika distribusi antarwilayah hingga ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kondisi ini berpotensi memicu fluktuasi bahkan lonjakan harga di pasar.
Untuk itu, Pemprov meminta seluruh dinas dan instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperketat pemantauan harga dan memastikan kecukupan stok sejak sebelum, saat, hingga setelah Ramadan dan Idulfitri.
Langkah konkret yang ditekankan antara lain penjajakan kerja sama perdagangan antar daerah bagi wilayah yang defisit produksi, serta penguatan koordinasi dengan Perum BULOG dan BUMN Pangan guna mengoptimalkan distribusi beras, minyak goreng, dan daging ke pasar rakyat. Stabilitas pasokan LPG juga menjadi perhatian.
“Saya berharap seluruh stakeholder memperkuat sinergi dan menjaga komunikasi publik yang positif demi kondusivitas menjelang Ramadan dan Idulfitri,” tegasnya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalteng, Norhani, menyebut rakor ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan daerah menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar, sehingga masyarakat bisa menyambut Ramadan dan Idulfitri dengan tenang dan aman,” katanya.
Rakor tersebut juga menghadirkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kalteng, Kepala BPS Kalteng, serta perwakilan Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam sesi diskusi panel guna memperkuat pengendalian inflasi dari sisi data, pasokan, hingga pengawasan.(jky)
