Rafi yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Bartim menyatakan keprihatinan mendalam atas bentrokan yang menyebabkan warga sipil tertembak serta sejumlah aparat mengalami luka-luka.
Ia menilai tragedi tersebut tidak boleh dipandang sebagai sekadar benturan antara warga dan aparat, melainkan sebagai akumulasi dari persoalan lama yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas oleh perusahaan.
“Sebagai bagian dari keluarga yang terdampak langsung oleh insiden ini, hati saya sangat teriris. Namun sebagai wakil rakyat, saya harus melihat persoalan ini secara objektif. Akar masalahnya bukan pada aparat atau warga, melainkan pada kegagalan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada masyarakat secara bermartabat,” ujar Rafi kepada awak media, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, insiden tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau ulang pola relasi antara perusahaan tambang dengan masyarakat di wilayah Barito Timur.
Rafi menegaskan, PT ABB tidak cukup hanya memberikan klarifikasi atau pernyataan formal. Ia mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan tersebut, mencakup audit keuangan, audit kepatuhan terhadap regulasi, hingga audit dampak sosial terhadap masyarakat sekitar, khususnya masyarakat adat.
“Perusahaan yang beroperasi di tanah adat tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat. Jika terbukti gagal memenuhi standar tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, maka pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional,” tegasnya.
Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sekaligus memastikan transparansi penanganan kasus, Rafi juga mengusulkan pembentukan Tim Investigasi Independen yang melibatkan unsur Komnas HAM, tokoh adat Dayak, serta perwakilan komisi terkait di DPRD.
“Tim ini penting agar seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan penembakan terhadap warga, dapat diungkap secara terbuka. Keadilan bagi keluarga korban harus menjadi prioritas,” katanya.
Rafi menegaskan bahwa pihaknya tetap menaruh kepercayaan kepada institusi kepolisian sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan daerah. Namun ia mengingatkan agar aparat tidak terjebak dalam situasi konflik yang sebenarnya berakar dari persoalan perusahaan dengan masyarakat.
“Polri harus tetap berdiri di tengah sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar menjadi penjaga aset korporasi yang sedang bermasalah secara sosial,” ujarnya.
Ia juga mengirimkan pesan tegas kepada seluruh investor yang beroperasi di Kalimantan Tengah, khususnya di Bartim, agar memahami bahwa investasi tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan.
“PT ABB dan seluruh investor harus menyadari bahwa investasi tidak lebih berharga daripada nyawa manusia. Ketika konflik dibiarkan berlarut tanpa dialog, maka yang terjadi adalah eskalasi kekerasan seperti yang kita lihat hari ini,” katanya.
Rafi juga mengingatkan agar pendekatan keamanan tidak dijadikan solusi utama dalam menghadapi persoalan sengketa lahan dengan masyarakat.
“Jangan gunakan pendekatan keamanan untuk menutupi kelalaian perusahaan dalam memenuhi hak-hak masyarakat adat. Darah yang tumpah adalah bukti kegagalan manajemen perusahaan dalam membangun komunikasi dan dialog yang sehat,” ujarnya.
Sebagai Ketua Fordayak Bartim, Rafi menegaskan pihaknya tidak ingin peristiwa serupa kembali terjadi di wilayah Bartim. Ia meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk menjadikan dialog sebagai jalan utama dalam menyelesaikan konflik.
“Saya ingatkan kepada seluruh pimpinan perusahaan di Barito Timur, selesaikan persoalan di meja runding. Jangan biarkan konflik membesar hingga memperhadapkan warga dengan aparat. Jika perusahaan tidak mampu berinvestasi secara damai, maka kehadiran mereka harus dievaluasi secara total,” tegasnya.
Lebih jauh, Rafi juga menuntut agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Bartim memiliki protokol mediasi berbasis adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat.
“Persoalan lahan harus lebih dulu diselesaikan melalui kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat. Jangan setiap masalah langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menghadapi warga sendiri,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Rafi menegaskan bahwa konflik tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tragedi kemanusiaan tidak kembali terulang.
“Atas nama Fordayak Bartim, kami sangat prihatin atas insiden ini. Kami tidak ingin melihat darah kembali tumpah di tanah kami sendiri, baik dari warga maupun aparat. Keduanya adalah saudara kita. Fokus kita harus pada penyelesaian akar masalahnya, yaitu sengketa antara perusahaan dan masyarakat yang tidak kunjung selesai. Nyawa manusia tidak boleh dijadikan taruhan investasi,” pungkasnya.(red)
