Palangka Raya, Habarkalimantantengah.com - Arah baru konsolidasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Tengah mulai ditata. Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI resmi menerbitkan surat keputusan pembentukan kepengurusan karteker DPD KNPI Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Damai Alam Usop dipercaya memimpin proses penataan organisasi hingga terselenggaranya Musyawarah Daerah (Musda).
Keputusan tersebut tertuang dalam SK DPP KNPI Nomor KEP. 017/DPP KNPI/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026. Pembentukan kepengurusan karteker ini menjadi langkah organisasi dalam merespons dinamika internal, mengonsolidasikan kekuatan kepemudaan, serta menyiapkan mekanisme pembentukan kepengurusan definitif sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.
Mandat itu menempatkan Damai Alam Usop dan jajaran karteker pada fase strategis. Dalam rentang waktu yang terbatas, mereka dituntut memastikan konsolidasi berjalan terarah, penataan organisasi berlangsung sesuai ketentuan, dan Musda dipersiapkan sebagai forum penentu keberlanjutan kepemimpinan KNPI Kalimantan Tengah.
Dalam susunan kepengurusan yang ditetapkan, Damai didampingi Hasan Amirin Damarjati sebagai Wakil Ketua, Yongki Agustar sebagai Sekretaris, dan Daniel Olan Gripangat sebagai Bendahara. Adapun Pebriyanto, Pungki, dan Aprindo Yusuf dipercaya sebagai anggota.
Penerbitan SK tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk perkembangan aspirasi organisasi kepemudaan di Kalimantan Tengah, evaluasi terhadap kepengurusan daerah, serta rekomendasi Koordinator Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
Berdasarkan SK tersebut, kepengurusan karteker diberi tugas mempersiapkan dan melaksanakan Musda KNPI Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat dua bulan sejak keputusan diterbitkan. Masa tugas kepengurusan ditetapkan selama 60 hari.
Batas waktu tersebut menghadirkan agenda yang tidak sederhana. Konsolidasi internal, penataan struktur organisasi, verifikasi organisasi kepemudaan, hingga persiapan Musda harus dijalankan secara terukur, dengan tetap mengedepankan ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap aturan organisasi.
Karteker juga diberi kewenangan melakukan pembekuan dan pembentukan kepengurusan DPD KNPI kabupaten/kota yang tidak sejalan dengan kebijakan organisasi. Selain itu, kepengurusan ini bertugas memverifikasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat provinsi sebagai dasar kepesertaan dalam Musda.
Seluruh pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut harus dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi dengan DPP KNPI serta berpedoman pada ketentuan organisasi.
Dengan cakupan mandat tersebut, konsolidasi tidak cukup dimaknai sebagai penataan struktur kepengurusan. Proses ini juga menyangkut penertiban administrasi, kejelasan representasi organisasi kepemudaan, dan kesiapan menjalankan Musda melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
Ketua Umum DPP KNPI, Saad Budiman Lubis, S.Pd.I., M.M., menegaskan bahwa pembentukan kepengurusan karteker merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi untuk menjaga kesinambungan KNPI sekaligus memastikan roda organisasi berjalan sesuai AD/ART.
“Penunjukan kepengurusan karteker DPD KNPI Kalimantan Tengah merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi untuk memastikan KNPI tetap eksis, solid, dan berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Konsolidasi organisasi harus dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan merata hingga ke tingkat kabupaten dan kota,” ujar Saad dalam keterangan tertulis.
Ia berharap Damai Alam Usop bersama seluruh jajaran karteker mampu menjalankan amanah tersebut secara bertanggung jawab. Penataan organisasi, penyerapan aspirasi pemuda, verifikasi organisasi kepemudaan, serta persiapan Musda menjadi bagian dari agenda yang harus dituntaskan sesuai ketentuan.
Saad juga menegaskan bahwa karteker harus ditempatkan sebagai instrumen konsolidasi untuk menjaga kesinambungan organisasi, bukan sekadar kepengurusan sementara.
“Kepentingan organisasi harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Kami menghendaki seluruh proses berjalan melalui koordinasi yang baik dengan DPP KNPI, sehingga KNPI Kalimantan Tengah dapat semakin solid dan terarah,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan pesan DPP KNPI bahwa penataan kepemimpinan perlu berjalan seiring dengan penguatan kelembagaan. Konsolidasi yang menyeluruh, kepatuhan terhadap AD/ART, dan koordinasi antartingkatan organisasi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kepengurusan definitif.
Penunjukan Damai Alam Usop kini menandai dimulainya tahapan konsolidasi di bawah kepemimpinan karteker. Dalam masa tugas yang telah ditentukan, jajaran ini mengemban tanggung jawab untuk menyiapkan Musda sekaligus memastikan proses organisasi berlangsung tertib dan sesuai mekanisme.
SK tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP KNPI Saad Budiman Lubis, S.Pd.I., M.M., dan Sekretaris Jenderal Roy Stevy Wendy, S.E., M.M., serta diketahui Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPP KNPI, Prof. Dr. Ilyas Indra, S.H., M.H., M.M.(red/j)
